KPK Perkuat Karakter Kepemimpinan Daerah Lewat PAKU Integritas

KONEQ.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperkuat karakter kepemimpinan untuk pencegahan korupsi di daerah melalui Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026.

Program ini menjadi bagian dari strategi membangun kepemimpinan daerah yang berintegritas, sekaligus merespons masih tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif daerah.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membuka kegiatan PAKU Integritas 2026, berlangsung di Graha Makarti, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

“Jabatan bukan tentang dilayani, melainkan melayani. Ketika seorang pemimpin mampu bekerja dengan empati dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, di situ lah integritas menemukan maknanya,” ungkap Fitroh dalam keterangan tertulis.

Sebanyak 62 peserta dari 17 daerah mengikuti PAKU Integritas 2026. Perwakilan daerah tersebut dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau. Selain itu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.

Menurut Fitroh, praktik korupsi di daerah kerap berulang pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan, pengelolaan aset, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kerawanan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Korupsi seringkali berawal dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti kesombongan, iri, dendam, dan ketidakmampuan merasa cukup. Membangun integritas berarti membangun karakter rendah hati, mengendalikan diri, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus turut menilai data penindakan KPK harus menjadi refleksi bersama agar praktik korupsi yang sama tidak terus berulang. Ia menegaskan bahwa integritas perlu menjadi budaya kerja yang melekat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Saya percaya sinergi yang dibangun bersama KPK akan bermanfaat besar bagi daerah. Kegiatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tapi menjadi komitmen bersama mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas,” tutur Wiyagus.

Penguatan integritas tersebut menjadi semakin relevan mengingat korupsi di daerah masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data penindakan KPK sejak 2004 hingga Maret 2026, dari total 1.996 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, sebanyak 207 perkara melibatkan pimpinan daerah, termasuk gubernur, sementara 371 perkara melibatkan anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, sepanjang 2025 hingga 2026, KPK telah melakukan kegiatan tertangkap tangan terhadap 12 kepala daerah, mulai dari Gubernur Riau hingga terbaru Bupati Muara Enim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa berbagai sektor strategis di daerah masih memiliki kerentanan yang perlu terus diperbaiki melalui penguatan sistem maupun integritas para penyelenggara negara.

**

Editor: Agung Ramadhan