Bank Indonesia Paparkan 7 Jurus Jaga Stabilitas Rupiah

KONEQ.ID – Bank Indonesia (BI) memaparkan ‘jurus’ kebijakan moneter yang berfokus untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikan langsung Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, pada Rabu (10/6/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, terdapat 7 kebijakan moneter. Pertama, Intervensi dalam jumlah yang besar untuk stabilkan nilai tukar rupiah dari gejolak global seperti di pasar spot tunai yakni Domestic Non-deliverable Forward (DNDF) di dalam negeri maupun off shore Non-deliverable forward (NDF).

“Kami yakinkan bahwa cadangan devisa kita lebih dari cukup, 6 bulan impor, termasuk juga pakai ukuran-ukuran standar internasional,” kata Perry.

Kedua, BI juga telah menyesuaikan kebijakan suku bunga lantaran suku bunga global terus merangkak naik. Walhasil, BI telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada bulan lalu sebesar 50 basis poin (bps) dan teranyar 25 bps, sehingga BI Rate saat ini menjadi 5,5%.

“Untuk inflow dan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi,” jelas Perry.

Ketiga, BI menarik kembali modal asing atau investasi portofolio, khususnya melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), baik berkaitan dengan struktur suku bunga, maupun juga memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai bagi investor asing yang masuk ke dalam negeri.

Kemudian, yang keempat. BI juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan khususnya telah mengaktifkan kembali window lelang Repo dengan tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan.

“Sehingga kapan pun, berapa pun bank yang memerlukan likuiditas dengan menggunakan Repo dengan underlying SBN, SRBI maupun yang lain datang bisa datang ke BI,” ujarnya.

Perry menyebut BI akan memenuhi likuiditas perbankan, sehingga pertumbuhan uang primer diproyeksikan akan tetap double digit di atas 10%. Adapun pada Maret 2026, pertumbuhan uang primer (M0) yakni 11,8 kemudian pada Mei 2026 menjadi 14,8.

Kelima, BI telah mengurangi transaksi-transaksi yang tanpa underlying dengan batasan pembelian dolar di pasar domestik. BI telah menurunkan threshold kewajiban penyampaian underlying transaksi tunai beli valuta asing (valas) dari US$50 ribu menjadi US$25 per pelaku per bulan.

“Sepanjang ada underlying silakan, tapi tentu saja ini untuk mengurangi transaksi-transaksi yang spekulatif,” tutur Perry.

Poin keenam. BI telah melakukan perluasan pasar valas domestik, tidak hanya dolar-rupiah, tetapi tapi juga yuan-rupiah sudah ditransaksikan di dalam negeri. Di sisi lain, local currency transaction (LCT) penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi yuan dengan Indonesia sangat besar pada tahun lalu atau lebih dari US$25 miliar per tahun.

“Kami juga terus mendukung mendorong penggunaan transaksi currency dengan lokal khususnya juga dengan Indonesia dan Jepang. Yen-rupiah telah banyak juga digunakan,” kata Perry.

Terakhir, yang ketujuh. BI terus meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank dan korporasi khususnya transaksi valas, bahwa bank yang berasal dari korporasi maupun dari individu harus ada underlying-nya.

“Itu kami BI dan OJK melakukan pengawasan secara langsung,” imbuhnya.

**

Editor: Agung Ramadhan