Di Balik Pengunduran Diri Gubernur BI: Perseteruan Kebijakan Likuiditas dan Rupiah

Dalam kondisi rupiah melemah, BI biasanya mempertahankan kebijakan likuiditas yang lebih ketat untuk mencegah kelebihan dana digunakan dalam aktivitas spekulasi yang dapat semakin menekan mata uang.

Namun, sejak ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada September tahun lalu, Purbaya secara konsisten mengkritik sejumlah kebijakan BI.

Purbaya memiliki target mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia senilai USD1,4 triliun sebagai negara anggota G20, hingga mencapai 8% dari tingkat pertumbuhan yang selama ini berada di kisaran 5%. Target tersebut merupakan salah satu janji utama kampanye Presiden Prabowo.

Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang sebelumnya menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Perry Warjiyo pertama kali ditunjuk sebagai Gubernur BI oleh Jokowi pada 2018 dan kemudian dikukuhkan untuk periode kedua hingga 2028 sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden pada 2024.

Sumber kedua mengatakan BI sejak awal mengkhawatirkan upaya Purbaya yang berulang kali memindahkan cadangan dana pemerintah ke bank-bank BUMN, karena berpotensi menciptakan ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan kewajiban perbankan.

Beberapa hari setelah menjabat, Purbaya menggelontorkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke bank-bank “pelat merah”. Dia menyebut langkah itu sebagai kebijakan paling penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, dana tersebut dikelola oleh BI.

Pada awal Juni, Purbaya sempat menyetujui dengan Perry Warjiyo untuk mengembalikan seluruh dana tersebut ke BI sebagai bagian dari dukungannya terhadap kebijakan mempertahankan rupiah.

Namun, sekitar dua pekan kemudian, dia kembali menempatkan dana pemerintah ke bank-bank negara dengan alasan kebijakan awalnya tetap merupakan langkah yang tepat.

Menurut sumber kedua, pejabat BI tidak sepakat dengan keputusan Purbaya untuk memberikan likuiditas berlebih. Namun, mereka juga menilai penarikan dana secara tiba-tiba dapat berdampak buruk karena berpotensi menyebabkan lonjakan suku bunga antarbank dan mengganggu kebijakan moneter BI.

Kementerian Keuangan juga disebut memiliki kekhawatiran terhadap penerbitan surat berharga Bank Indonesia ( SRBI ) yang menawarkan imbal hasil tinggi untuk menarik investor asing. Kebijakan tersebut dinilai turut meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.

“Ketegangan terjadi antara Menteri Purbaya dan seluruh menteri ekonomi, tetapi yang paling terlihat oleh publik memang konflik dengan Gubernur Perry,” kata Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina.