OJK Luncurkan Program Pintar Reksa Dana, Dorong Partisipasi di Pasar Modal

KONEQ.ID – Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Program Investasi Terencana dan Berkala Reksa Dana (PINTAR Reksa Dana). Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendalaman pasar dengan mendorong partisipasi masyarakat di pasar modal khususnya melalui instrumen reksa dana.

Peluncuran PINTAR Reksa Dana dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Wisyasari Dewi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

Friderica menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan program delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal Indonesia. Penguatan integritas tidak hanya didukung oleh kualitas tata kelola, tetapi juga didukung perluasan partisipasi masyarakat sebagai investor di pasar modal.

“Program ini juga menjadi bagian dari reformasi sistemik. Untuk memperkuat peran pasar modal sebagai pilar pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional,” kata Friderica dalam keterangannya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan kondisi pasar modal Indonesia saat ini membaik dan aman bagi investor untuk terus menambah investasinya. Termasuk melalui program PINTAR Reksa Dana.

“Sekarang pengawasan di pasar modal sudah diperbaiki. Investasi Anda di pasar modal dijamin keamanannya. Pasar modal kita sudah memperbaiki integritasnya dengan baik, ke depan ini adalah tempat yang aman untuk berinvestasi,” kata Purbaya.

Menurutnya, tata kelola atau integritas adalah hal yang mutlak dalam pengelolaan pasar modal Indonesia. Karena dengan pasar yang bersih, investor domestik akan merasa aman dan investor global pun akan melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang kredibel.

Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadikan pasar modal sebagai salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan nasional.