Dari sisi pengelolaan APBD, sampai dengan 31 Mei 2026 pendapatan Sulteng telah terealisasi sebesar Rp5,56 triliun atau 26,17% dari target dengan kontraksi sebesar 12,46% yoy. Pendapatan tersebut masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar Rp4,48 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,06 triliun.
“Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Sulteng masih rendah di angka 19,06% atau masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” papar Teddy.
Selanjutnya dari sisi belanja APBD, Sulteng telah merealisasikan belanja sebesar Rp5,59 triliun atau 24,83% dari pagu belanja dengan pertumbuhan sebesar 2,35% yoy. Angka tersebut masih didominasi oleh Belanja operasi, tepatnya belanja pegawai, yakni sebesar Rp3,75 triliun atau 67,15% dari total belanja APBD Sulteng.

“Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja, maka APBN Regional Sulteng mencatatkan defisit sebesar Rp5,34 triliun dan APBD Sulteng mencatatkan defisit sebesar Rp28,59 miliar,” jelas Teddy.
Kinerja fiskal Sulteng menunjukkan peran strategis sinergi antara APBN dan APBD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Meskipun demikian, saat ini kondisi APBN dan APBD di Sulawesi Tengah mengalami defisit akibat tingginya belanja dibandingkan pendapatan.
“Dominasi belanja pegawai yang sangat tinggi dan rendahnya kemandirian fiskal menunjukkan perlunya peningkatan pendapatan asli daerah serta efisiensi dalam belanja agar dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan serta lebih banyak manfaat APBD untuk belanja yang menyentuh masyarakat,” tegasnya.
**
Penulis: Agung Ramadhan












Leave a comment