Pemprov Sulteng Terus Perluas Program BERANI Untuk Kemajuan Pembangunan

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp351 miliar yang dibagi dalam tujuh program utama.

Pertama, pemberian BOSDA bagi SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta; Kedua, pemberian biaya SPP bagi siswa miskin di sekolah swasta SMA/SMK/SLB; Ketiga, biaya uji kompetensi dan biaya praktik kerja industri (prakerin) bagi siswa SMK; keempat, pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan/atau berprestasi.

Lanjut, kelima, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi guru, ASN, serta pendidikan profesi ; keenam, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis digital SMA/SMK; ketujuh, Bantuan pemberian seragam sekolah.

“Anggaran Rp351 miliar ini merupakan upaya Bapak Gubernur untuk mengentaskan kebodohan sekaligus kemiskinan. Fondasi membangun peradaban Sulawesi Tengah adalah pendidikan,” katanya.

Kesehatan Untuk masyarakat

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi fokus pemerintah melalui Program BERANI Sehat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Fatma A. Deu menjelaskan program ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Ia menyampaikan program BERANI Sehat terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Pemprov Sulteng membantu pembiayaan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) melalui kontribusi Rp,2.000 per jiwa, sedangkan sisanya dibayarkan pemerintah pusat.

Pemerintah juga mendaftarkan masyarakat pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), termasuk warga yang belum memiliki BPJS atau kepesertaannya dinonaktifkan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Hingga Juni 2026, realisasi anggaran BERANI Sehat mencapai Rp52,4 miliar, terdiri dari sekitar Rp35 miliar untuk PBPU dan Rp16 miliar untuk PBI,” ungkapnya.

Infrastruktur Dorong Konektivitas

Selanjutnya, Pemprov Sulteng juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur melalui Program BERANI Lancar.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, mengatakan, pada 2026 pemerintah menangani 57 ruas jalan dan 10 jembatan dengan total anggaran Rp208,98 miliar.