KPK dan Kemendagri Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi di Pemda

KONEQ.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kolaborasi pencegahan korupsi di pemerintahan daerah (pemda).

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui penguatan integritas, perbaikan tata kelola, serta pengawasan terhadap area-area yang selama ini menjadi titik rawan penyimpangan.

Upaya ini sebagai langkah memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah yang akan melibatkan kepala daerah, DPRD, dan jajaran perangkat daerah pada berbagai sektor strategis.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan korupsi tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Berdasarkan pemetaan KPK, hingga Juli 2026 banyak daerah dengan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) maupun Survei Penilaian Integritas (SPI) yang masih rendah.

“Skor itu bukan sekadar angka, bukan sekadar skor yang dilewati begitu saja, namun tanda masih terdapat indikasi perilaku koruptif maupun penyalahgunaan wewenang di daerah tersebut,” kata Setyo dalam keterangannya dikutip Jumat (31/7/2026).

Setyo turut mengungkapkan KPK masih terus menemukan sejumlah modus korupsi daerah. Meskipun berbagai regulasi dan sistem pengawasan telah diperkuat, praktik penyimpangan kerap muncul dalam bentuk yang lebih rapi dan tertutup.

Salah satu area yang menjadi perhatian adalah pengadaan barang/jasa (PBJ). KPK menemukan berbagai bentuk pengondisian sejak tahap awal, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan spesifikasi pekerjaan, hingga persyaratan yang sengaja dirancang agar hanya dapat dipenuhi pihak tertentu.

“Sering kali vendor yang berafiliasi atau berkolaborasi dengan pihak tertentu, memperoleh informasi lebih awal mengenai syarat tersebut, tapi peserta lain tidak memperoleh informasi yang sama,” imbuh Setyo.

Kondisi tersebut, kata Setyo, membuat proses pengadaan terlihat normatif, namun sesungguhnya telah diarahkan kepada pihak tertentu karena adanya kepentingan pribadi. Selain PBJ, praktik jual beli jabatan juga masih menjadi perhatian serius.

KPK menilai penguatan integritas harus menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Yang harus dibangun adalah integritas. Potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, harus dicegah sejak awal sehingga MCSP dan SPI terus meningkat,” tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Kemendagri selama ini telah membangun berbagai instrumen pengawasan dan pemantauan pemerintahan daerah, termasuk sistem monitoring dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna mendukung upaya pencegahan korupsi.

Upaya tersebut turut dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

“Kami meminta bantuan KPK demi memperkuat upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah,” ujar Tito.

Menurut Tito, ke depan Kemendagri bersama KPK akan memperluas upaya penguatan integritas dengan melibatkan kepala daerah, DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi sektor-sektor strategis seperti pekerjaan umum, kesehatan, keuangan,PBJ, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia (SDM), dan pengelolaan anggaran.

Kolaborasi tersebut akan difokuskan pada penguatan area-area yang masih berpotensi menyimpang, sehingga tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

**

Editor: Agung Ramadhan