Menkeu Purbaya Bakal Perketat Penyaringan Anggaran Program MBG

KONEQ.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal memperketat screening atau penyaringan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan ada potensi korupsi dalam program MBG.

Dilansir Bloomberg Technoz, Purbaya mengakui memang terdapat kelemahan dalam program MBG. Namun hal itu dianggap wajar lantaran merupakan program baru yang digagas pemerintah.

“Itu bagian KPK saya enggak tahu [temuannya]. Kami lihat memang ada kelemahan sana sini, tapi untuk program baru normal lah, bisa diperbaiki ke depan. Kami juga akan memperbaiki proses screening pembiayaannya sehingga enggak ada lagi program-program yang aneh yang dibiayai,” kata Purbaya dalam media briefing, dikutip dari Bloomberg Technoz, Minggu (26/4/2026).

Di sisi lain, bendahara negara tersebut menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Namun dalam pelaksanaannya, Purbaya meminta agar penggunaan anggaranya lebih efisien. Menurutnya, hal tersebut juga sudah disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

“Kami mendukung MBG. Cuman kita minta ke MBG supaya lebih efisien lah. Itu saja kira-kira, kita diskusi terus dengan kepala MBG,” tuturnya.

Dari sumber yang sama, Purbaya menyatakan bahwa BGN sudah melakukan penghematan dengan penyesuaian operasional yang hanya berjalan selama lima hari. Sejalan dengan hal itu, BGN disebut juga berjanji akan menekan pengeluaran dari alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun.

“Mereka akan kendalikan yang lain-lain sehingga anggaran akan jauh lebih kurang dari yang Rp335 triliun itu. Jadi akan ada banyak penghematan untuk MBG,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan kajian tata kelola program MBG periode 2025 termaktub dalam lampiran Laporan Tahunan KPK 2025. KPK menilai besarnya skala program dan anggaran MBG belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Dalam laporannya, KPK menyebutkan terdapat risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi. KPK menemukan delapan persoalan dalam tata kelola MBG yang merupakan program prioritas Prabowo tersebut pada 2025.

Adapun temuan KPK di antaranya pelaksanaan MBG melalui mekanisme bantuan pemerintah [banper], menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

Kemudian, tingginya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.

“Lemahnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,” tulis Laporan Tahunan KPK tersebut.

**

Penulis: Agung Ramadhan