KORMI Batalkan Sulteng Tuan Rumah FORNAS 2027, Gubernur: Keputusan Sepihak

KONEQ.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyatakan kekecewaan atas keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat yang membatalkan status Sulteng sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027.

Keputusan tersebut dinilai sangat merugikan Pemprov Sulteng. Pasalnya, berbagai persiapan telah dilakukan sejak penetapan Sulteng secara resmi sebagai tuan rumah pada acara penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengungkapkan, bahwa surat yang menjadi dasar keputusan KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah dan disampaikan tanpa sepengetahuan maupun koordinasi dengan dirinya sebagai kepala daerah.

“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya.” tegas Anwar dalam keterangannya dikutip Sabtu (1/8/2026).

Menurut Gubernur, persoalan kesiapan penyelenggaraan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sejak awal pengajuan Sulawesi Tengah sebagai calon tuan rumah, pemerintah telah menyatakan kesanggupan memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan.

“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah. Kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak.” ujar Anwar.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan hanya membatalkan status tuan rumah, tetapi juga berdampak terhadap berbagai persiapan yang telah dilakukan.

“Keputusan strategis yang menyangkut nama baik daerah dan persiapan yang telah dilakukan semestinya ditempuh melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi bersama, bukan melalui keputusan yang dinilai diambil secara sepihak,” ungkap Anwar.

**

Editor: Agung Ramadhan