LPEM UI Anjurkan Penyesuaian Harga BBM Subsidi Hingga Pemberian BLT Rp140 T

KONEQ.ID – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menganjurkan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan skenario anggaran Rp140,7 Triliun.

Hal tersebut disampaikan sebagai catatan rekomendasi dalam laporan Indonesia Economic Outlook Kuartal II Tahun 2026, bertajuk “Pertumbuhan Menyamarkan Ekonomi yang Lemah”, dirilis pada Senin (4/5/2026).

LPEM UI menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat menjadi alternatif kebijakan untuk meringankan beban fiskal akibat kewajiban subsidi. Menurutnya, pendekatan ini telah dilakukan pada 2022 saat harga minyak dunia bergejolak akibat perang Rusia-Ukraina.

Saat itu, penyesuaian harga pertama kali diterapkan pada BBM nonsubsidi, yakni Pertamax, yang naik sebesar Rp3.500 pada April 2022. Akibatnya, pola konsumsi BBM masyarakat bergeser dari Pertamax ke Pertalite, dengan kenaikan konsumsi Pertalite hingga 15%.

Peningkatan permintaan BBM bersubsidi tersebut menambah tekanan pada keuangan negara. Pada akhirnya, pemerintah menyesuaikan harga Pertalite pada September 2022. Dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, angka yang masih berlaku hingga kini.

“Meskipun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi diikuti dengan langkah perlindungan daya beli bagi rumah tangga miskin dan rentan. Terutama di tengah potensi gejolak ekonomi,” papar LPEM UI dalam laporannya.

Implementasi Subsidi

LPEM UI menilai sangat penting untuk menetapkan sasaran kebijakan yang jelas dan efektif. Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta efek pengganda dari kenaikan harga minyak dunia.

Lebih lanjut, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan harus menjadi prioritas guna menjaga daya beli rumah tangga. Sekaligus meminimalkan penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran serta mengurangi kebocoran ke kelompok berpendapatan menengah dan atas.

“Subsidi dapat diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mereka yang paling membutuhkan. Didukung oleh sistem pendataan penerima manfaat yang terintegrasi dan mutakhir,” jelasnya.

Saat ini, beberapa negara seperti Singapura dan Korea Selatan menerapkan bantuan tunai kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Sebagai respons terhadap kondisi ekonomi terkini.

Menurut LPEM UI, Indonesia pun memiliki preseden kuat untuk mengadopsi langkah serupa. Hal tersebut mengingat kebijakan pada tahun 2022 yang mengalihkan subsidi BBM ke program bantuan sosial.

Selain itu, simulasi tambahan belanja untuk subsidi yang ditargetkan menunjukkan bahwa realokasi anggaran sangat memungkinkan.

“Dalam skenario optimistis, pemberian BLT sebesar IDR500.000 per bulan selama delapan bulan kepada rumah tangga hingga persentil pendapatan ke-50 akan membutuhkan anggaran sebesar Rp140,7 triliun. Jumlah ini kira-kira setengah dari alokasi program MBG sebesar Rp335 triliun dan subsidi serta kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun,” tandas LPEM UI.

**

Penulis: Agung Ramadhan