Kumpulkan Kepala OPD, Gubernur Sulteng Tegaskan Honorer Harus Dibayar dan Diberi Kepastian

KONEQ.ID – Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer yang hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status dan pembayaran.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulteng, di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur, pada Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menilai bahwa laporan administratif tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menemukan masih banyak tenaga honorer yang belum menerima haknya, meskipun laporan resmi menyebutkan persoalan telah terselesaikan.

Gubernur Anwar menegaskan kepada seluruh kepala OPD, bahwa tidak akan lagi menerima laporan tanpa bukti yang jelas dan terverifikasi.

“Persoalan tenaga honorer tidak bisa dipandang sebagai beban masa lalu semata”, kata Gubernur dalam keterangannya.

Meskipun sebagian besar honorer masuk sebelum masa kepemimpinannya, menurut Anwar, tanggung jawab tetap melekat pada pemerintah saat ini.

Ia menolak keras sikap saling melempar tanggung jawab dan menegaskan bahwa setiap pimpinan wajib hadir menyelesaikan persoalan, bukan justru menghindar.

Selain itu, Anwar juga menyoroti praktik “merumahkan” tenaga honorer tanpa dasar keputusan administratif yang jelas. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tuntutan di kemudian hari.

“Jika memang tidak dapat lagi dipertahankan, maka harus ada keputusan resmi yang disertai konsekuensi yang jelas. Termasuk pemenuhan hak-hak pekerja. Laporan saja tidak cukup. Saya butuh bukti, karena di lapangan masih banyak yang belum dibayar,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa kondisi di masing-masing OPD sangat beragam. Terdapat dinas yang telah menyelesaikan pembayaran penuh, tapi ada yang hanya mampu sebagian karena keterbatasan anggaran. Adapun dinas yang mengalihkan tenaga honorer ke skema outsourcing agar tetap dapat bekerja.

“Mereka bekerja karena kita yang panggil. Jadi kita juga yang harus bertanggung jawab,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan persoalan ini bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran, melainkan karena belum adanya keberanian dalam mengambil keputusan tegas dan adil.

Gubernur memastikan bahwa kondisi keuangan daerah masih memungkinkan untuk mencari solusi, selama ada keseriusan dan tanggung jawab dari seluruh jajaran.

Sebagai langkah konkret, Gubernur meminta seluruh OPD segera mengumpulkan data lengkap tenaga honorer beserta Surat Keputusan (SK) sebagai dasar penataan yang transparan dan menyeluruh.

“Ini bukan soal berani atau tidak, ini soal hati dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin,” jelasnya.

Dengan sikap tegas tersebut, Gubernur berharap persoalan tenaga honorer yang selama ini berlarut-larut dapat terselesaikan secara adil, pasti, dan tidak lagi menyisakan ketidakjelasan bagi para pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

**

Penulis: Agung Ramadhan