Pemkot Palu Perkuat OPD, Imelda: Penanganan Stunting dan Kemiskinan Harus Terintegrasi

KONEQ.ID – Pemerintah Kota Palu (Pemkot Palu) memperkuat sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani masalah kemiskinan dan percepatan pencegahan serta penurunan stunting tahun 2026.

Penanganan masalah tersebut dibahas melalui Rapat Kerja (Raker) yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Walikota Palu, Imelda Liliana Muhidin. Berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (14/04/2026).

Dalam arahannya, Imelda menegaskan bahwa persoalan stunting dan kemiskinan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Stunting dan kemiskinan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, kedua persoalan ini memang nyata dan terjadi baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya validasi data sebagai dasar perencanaan kebijakan. Seluruh pihak terkait diminta untuk memastikan bahwa data keluarga berisiko stunting tersusun secara baik dan akurat.

“Dalam melakukan pendataan, seluruh pihak harus benar-benar teliti. Kelurahan sebagai garda terdepan wajib melibatkan RT dan RW, karena mereka memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan perhatian, termasuk keluarga miskin, ibu hamil berisiko, serta anak dengan potensi stunting,” terangnya.

Imelda menjelaskan seluruh OPD harus terlibat dan bekerja secara kolaboratif. Dinas Kesehatan berfokus pada pemenuhan gizi ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, serta pemberian makanan tambahan. Sementara OPD lainnya, memberikan dukungan dari aspek sanitasi, penyediaan air bersih, dan edukasi keluarga, termasuk pola asuh anak.

Menurutnya, PKK juga perlu terjun langsung ke lapangan serta memiliki program yang selaras dan bersinergi dengan OPD.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Palu, Ahmad Rijal Amra menyebutkan, tingkat kemiskinan Kota Palu saat ini termasuk yang terendah, yaitu 5,26% pada tahun 2025. Meskipun demikian, Pemkot Palu tetap menargetkan penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2026.

Imelda menekankan program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan DTSEN (Data Terpadu Sosial-Ekonomi Nasional). Validasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan setiap bentuk bantuan pemerintah benar-benar tepat pada sasaran.

“Memang, data seperti DTSEN bersifat dinamis dan tidak akan pernah sempurna. Namun demikian, data ini sudah memberikan gambaran yang cukup jelas karena disusun secara by name by address,” ucapnya.

Sementara itu, dijelaskan bahwa penetapan status kemiskinan oleh BPS didasarkan pada tingkat pengeluaran rumah tangga. Sedangkan konsep dari Kementerian Sosial menilai kemiskinan melalui 37 variabel, seperti akses terhadap sumber air minum, listrik, sanitasi, dan kondisi hunian serta lain sebagainya.

Untuk memperkuat koordinasi, Pemkot Palu menetapkan agenda rapat rutin setiap tanggal 10 setiap bulan guna membahas perkembangan penanganan stunting dan kemiskinan.

Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kota Palu berharap upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

**

Penulis: Retno T Rerung | Editor: Agung Ramadhan