World Economic Forum Sebut Indonesia 2026-2028 Dibayangi Risiko Pengangguran

KONEQ.ID – Global Risk Report 2026 terbaru dari World Economic Forum (WEF) menyebut Indonesia menjadi salah satu dari 27 negara yang berpotensi besar menghadapi tantangan struktural ekonomi dan sosial, salah satunya risiko pengangguran dalam kurun waktu 2026 hingga 2028.

Laporan yang baru dirilis pekan lalu itu telah melakukan Executive Opinion Survey (EOS) di antara periode Maret hingga Juni 2025 dari para pimpinan bisnis ternama global.

“Lemah dan tidak meratanya penciptaan lapangan kerja, serta persepsi bahwa mobilitas sosial mengalami stagnasi dan ketimpangan yang meningkat, menjadi faktor utama yang mendorong tergerusnya kepercayaan sosial,” tulis laporan tersebut, dikutip dari Bloomberg Techno, Senin (19/1/2026).

Risiko disebabkan lantaran kurangnya kesempatan ekonomi atau lack of economy opportunity, yang pada akhirnya menyebabkan keterbatasan layanan publik seperti infrastruktur dan pendidikan serta perlindungan sosial.

Kedua risiko tersebut mencerminkan tekanan struktural pada mobilitas sosial, di mana individu dan kelompok masyarakat akan semakin sulit meningkatkan taraf hidupnya meskipun perekonomian tetap tumbuh.

Laporan itu setidaknya menangkap ruang lingkup jika dalam dua tahun ke depan akan banyak masyarakat semakin skeptis bahwa lingkungan ekonomi yang ada mampu memberikan perbaikan nyata terhadap penghidupan mereka.

Persepsi tersebut, pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya ketegangan sosial dan menguatnya narasi “rakyat versus elite”.

“Meningkatnya narasi ‘rakyat versus elite’ mencerminkan kekecewaan yang semakin mendalam terhadap struktur tata kelola tradisional, yang membuat banyak warga merasa tersisih dari proses pengambilan keputusan politik,” ungkap mereka.

Mereka juga memaparkan dampak negatif dari AI yang turut masuk dalam tiga besar risiko Indonesia. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha bahwa adopsi AI—jika tidak diimbangi kesiapan regulasi, keterampilan tenaga kerja, dan tata kelola—berpotensi memperlebar kesenjangan, mengganggu pasar kerja, dan menciptakan disrupsi baru dalam struktur ekonomi nasional.

Hal ini pada akhirnya juga akan kembali menuju ke risiko perlambatan ekonomi atau economic downturn dan inflasi.

“Ini juga akan membuat masyarakat semakin skeptis bahwa lingkungan ekonomi mereka mampu memberikan perbaikan nyata terhadap penghidupan mereka,” paparnya.

(kq/gx)