Home Index Dorong BI, OJK, dan LPS Lebih Kompak, Menkeu: Penguatan Koordinasi Jadi Prioritas Pemerintah
IndexPemerintah

Dorong BI, OJK, dan LPS Lebih Kompak, Menkeu: Penguatan Koordinasi Jadi Prioritas Pemerintah

58
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Pjs Gubernur BI Destry Damayanti, Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK III tahun 2026. (Foto: Antara/Putra)

KONEQ.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penguatan koordinasi antarlembaga sektor keuangan menjadi prioritas pemerintah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dilansir Investor Daily, pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat dimintai tanggapan mengenai kabar perubahan kedudukan Bank Indonesia (BI), yang disebut akan berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

Ia menilai perbaikan kinerja dan sinergi antarlembaga lebih penting dibandingkan mengubah sistem kelembagaan yang telah berjalan.

“Jadi gini, ketika keadaan seperti ini, kurang baik merubah sistem yang ada, yang penting adalah perbaiki kinerjanya kita semua itu,” kata Purbaya dalam keterangannya dikutip Senin (3/8/2026).

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu memperkuat hubungan kerja agar kebijakan masing-masing institusi semakin selaras.

Menurutnya, koordinasi yang lebih erat akan mendukung efektivitas kebijakan fiskal, moneter, pengawasan sektor keuangan, serta penjaminan simpanan dalam menjaga stabilitas perekonomian.

“Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis, gitu aja. Itu yang dikejar mungkin,” ujarnya.

Purbaya menilai sinergi tersebut penting agar kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI dapat saling melengkapi. Koordinasi juga dibutuhkan untuk menjaga likuiditas, stabilitas nilai tukar, dan kelancaran pembiayaan ekonomi.

Ia menambahkan, OJK memiliki peran dalam mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB), sedangkan LPS bertugas menjaga kepercayaan masyarakat melalui penjaminan simpanan dan penanganan bank bermasalah.

Karena itu, efektivitas koordinasi antarlembaga dinilai lebih mendesak dibandingkan perubahan struktur kelembagaan. Setiap institusi diharapkan terus meningkatkan kinerja sesuai kewenangannya dan menyelaraskan langkah ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun gejolak di sektor keuangan.

Purbaya menegaskan koordinasi tersebut selama ini dijalankan melalui KSSK, yang menjadi forum bagi Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS untuk memantau perkembangan sektor keuangan serta menyiapkan langkah bersama apabila muncul risiko terhadap stabilitas.

Menurutnya, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kebijakan antarotoritas semakin terintegrasi sehingga mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

**

Editor: Agung Ramadhan

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seputar ekonomi, bisnis, dan lainnya. Ayo terhubung, dan berdampak!

Related Articles

EkoBizIndex

Ekonomi Diprediksi Tumbuh 6 Persen di 2027, Menkeu Proyeksikan 2,4 juta Lapangan Kerja Baru

KONEQ.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan 2,4 juta lapangan kerja...

IndexPemerintah

Sulteng Buka Peluang Kerja Sama Jerman di Sektor Pertanian hingga Mineral

KONEQ.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) membuka peluang kerja sama...

HumanioraIndex

POPDA XXIV Sulteng 2026 Resmi Dimulai, Gubernur Tekankan Prestasi dan Sportivitas

KONEQ.ID – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, secara resmi membuka Pekan...

IndexKeuangan

OJK Sebut Kontribusi Pindar Untuk UMKM Semakin Meningkat

KONEQ.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kontribusi Pinjaman Daring (Pindar/fintech lending)...