Wakil Wali Kota Palu Imelda Hadiri High Level Meeting TPID-TPDD

KONEQ.ID – Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) Kota Palu, di Ruang Bantaya, Kantor Walikota Palu, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah, menjaga kestabilan harga, serta memperkuat digitalisasi daerah melalui strategi TPID dan TPDD Kota Palu menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Imelda menekankan pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Pangan dengan prinsip 3T (Tepat Waktu, Tepat Lokasi, Tepat Sasaran). Menurutnya penting melakukan sidak ke pasar dan distributor di Kota Palu setiap minggu untuk memantau perkembangan harga serta ketersediaan stok dan pasokan pangan.

“Kita akan membentuk gerakan pangan murah atau pasar murah dengan menjalin kerja sama bersama para petani sebanyak dua kali sebulan serta memanfaatkan produk UMKM. Langkah ini dapat membantu menekan laju inflasi. Program ini juga dilaksanakan bekerja sama dengan Bulog,” ujarnya.

Pertemuan ini juga memperkuat komitmen bersama berbagai pihak dalam pengendalian inflasi pangan dan sinergi ketahanan pangan, serta mendorong inovasi TPID pada tahun 2026 melalui edukasi inflasi kepada masyarakat melalui kegiatan JAMILA (Berbelanja Minggu Kendali Inflasi).

Selain itu, Imelda juga menyampaikan penerapan langkah-langkah strategis dan terukur dalam menjaga stabilitas harga, tidak hanya pada kebutuhan bahan pokok tetapi juga bahan bakar minyak dan gas di Kota Palu, terutama menjelang periode tertentu yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Terkait TPDD, Wakil Wali Kota Palu mendorong implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah, termasuk perluasan penggunaan transaksi non-tunai. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Pelaksanaan Pasar Ramadhan agar disampaikan kepada seluruh tenant dengan mewajibkan penggunaan QRIS. Untuk itu, lakukan sosialisasi penggunaan QRIS di area pasar murah, gerakkan pangan, dan pasar ramadhan agar transparansi transaksi dapat terwujud dengan lebih jelas serta memastikan seluruh pedagang menerapkannya,” ucap Imelda.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk terus menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.

“Harapannya, masyarakat tidak panik atau melakukan pembelian berlebihan. Untuk mencegah hal tersebut, seluruh OPD terkait diminta secara masif melakukan koordinasi dengan para petani, pedagang, dan unsur terkait lainnya,” pungkas Imelda.

(kq/rr)