Gubernur Anwar Hafid Resmi Pimpin MIPI Periode 2026-2031

KONEQ.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2026-2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Jakarta, Sabtu (17/01/2026).‎

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan MIPI dengan orientasi pada penguatan peran daerah dalam pengembangan ilmu pemerintahan nasional. Forum Musyawarah Nasional MIPI ke-VIII ini memilih Anwar Hafid secara aklamasi sebagai Ketua Umum menggantikan Ketua Sebelumnya Bahtiar yang kini menjadi staf Ahli Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

‎Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk membawa MIPI lebih dekat dengan daerah serta memperluas jejaring organisasi hingga ke akar pemerintahan lokal.

‎“Saya akan fokus melebarkan sayap MIPI ini di daerah. Saya hanya bilang satu hal ketika saya dipercaya dan diberi amanah saya akan melaksanakan tugas ini dengan penuh amanah,” katanya di Hotel Mercure Jakarta, Sabtu (17/01/2026).‎

‎Ia menilai bahwa penguatan MIPI di daerah menjadi kunci agar ilmu pemerintahan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

‎Anwar Hafid juga menekankan pentingnya peran para senior dan tokoh-tokoh pemerintahan dalam membimbing arah organisasi agar tetap berada pada jalur pengabdian keilmuan dan kebangsaan.

‎“Tentu saya sangat berharap bimbingan dari semuanya, terutama dari para senior kita. Saya melihat tadi ada satu hal penting bagaimana memperluas kiprah MIPI di daerah,” ujarnya.

‎Lebih lanjut, Anwar menyoroti pentingnya kolaborasi antara MIPI dan perguruan tinggi di daerah sebagai pusat pengembangan gagasan, riset, dan kaderisasi ilmu pemerintahan yang berkelanjutan. Menurut Anwar, MIPI harus menjadi organisasi yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan daerah di Indonesia.

‎“Kita di daerah lebih banyak bermitra dengan para perguran tinggi. Saya punya cita-cita membesarkan MIPI, kalau kita ingin berkontribusi bagi negara maka kita harus punya organisasi yang besar,” jelas Amwar Hafid.

‎Dengan kepemimpinan Anwar Hafid, MIPI diharapkan tumbuh menjadi organisasi keilmuan yang inklusif, kuat secara struktural, dan relevan secara praktis. Selain itu juga MIPI diharapkan menjadi mitra strategis negara dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) adalah organisasi profesi yang mewadahi akademisi, praktisi, dan pemerhati ilmu pemerintahan di Indonesia, yang bertujuan mengembangkan ilmu pemerintahan, meningkatkan kapasitas profesional, dan memberikan kontribusi pada kebijakan publik.

(kq/gx)