Kepala BP3KP Sebut 300 Ribu Warga Sulteng Belum Punya Rumah

KONEQ.ID – Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope, menyebut terdapat 300.000 warga di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih belum punya rumah. Hal itu disampaikan dalam Talkshow “Outlook Bisnis Property Sulteng 2026”, berlangsung di hotel Parama Su, Palu, Kamis (12/2/2026).

Talkshow tersebut merupakan inisiatif bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng dan DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulteng yang bersinergi dengan PT BTN Palu dan Produsen Baja Ringan Kencana.

Pada kesempatan itu, topik berkaitan dengan program 3 juta rumah, yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengatasi backlog atau kesenjangan hunian dan menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Recky selaku pembicara menjabarkan program strategis pemerintah dalam memberikan hunian dan infrastruktur memadai bagi masyarakat.

“‎Kita masih memiliki 300.000 yang belum memiliki rumah. Ini sangat penting yang menjadi konsen. Program 3 juta rumah ini, adalah program bersama. Kita diberikan kelonggaran melalui program FLPP dengan hitungan cicilan yang sangat mudah. Jadi masyarakat yang dikategorikan sebagai MBR berhak mendapatkan program ini. Di Sulteng, MBR berpenghasilan minimal 3 jutaan. Mereka yang berhak,” katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya sedang mengerjakan program pemerintah, yakni ‎ bantuan stimulan pemerintah swadaya ke masyarakat (BSPS). Di wilayah Sulawesi II, pihaknya akan menyelesaikan setidaknya 12.000 unit bedah rumah dalam program itu.

“Sulawesi Barat 4.000 dan Sulawesi Tengah 8.000. Ini stimulan, intervensi dari pemerintah berupa bantuan bahan bangunan dan upah kerja,” ungkap Recky.

Program 3 Juta Rumah, Anggaran Rp58 Triliun

Sebagai informasi, Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp58 triliun, untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo di tahun 2026. Anggaran tersebut digelontorkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai modal penyelenggaraan perumahan tahun ini.

Melansir dari Kontan, Jumat (13/2), Menteri PKP Maruarar Sirait memerinci, anggaran bakal dialokasikan ke beberapa program prioritas, yakni rumah subsidi melalui skema Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) rumah komersial serta Kredit Program Perumahan (KPP).

Selain itu, ia juga menargetkan, anggaran ini nantinya akan menjangkau pembangunan 790.000 unit rumah yang bakal disalurkan pada program tersebut. Dia bilang, terkhusus untuk program BSPS, pihaknya bakal memulai proyek tersebut pada akhir Maret 2026.

(kq/gx)