Apindo Sebut 4 Faktor Utama Bikin Usaha Dalam Negeri Kurang Kompetitif

KONEQ.ID – Anggota Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menyebut ada empat faktor utama yang membuat daya saing dunia usaha dalam negeri menjadi kurang kompetitif, sehingga masih tertinggal dibanding negara lain.

Ajib menjelaskan terdapat empat persoalan mendasar tersebut yang membuat dunia usaha menghadapi biaya tinggi atau high cost economy. Produk Indonesia bahkan saat ini tidak hanya bersaing dengan produk China dan Vietnam, melainkan Kamboja dan Thailand.

“Artinya kompetitiveness-nya kita itu punya problem, kita capture ada 4 hal utama yang membuat kita adanya high cost economy,” kata Ajib dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026, dikutip Kamis (12/2/2026).

Pertama, biaya logistik. Ajib menyebut porsi biaya logistik di Indonesia masih berada di kisaran 14–18% terhadap produk domestik bruto, lebih tinggi dibanding negara lain yang berada di level 8–10%. Tingginya ongkos logistik dinilai membebani harga pokok produksi dan harga jual barang.

Kedua, biaya energi yang dinilai masih mahal dibanding negara pesaing seperti Vietnam.

Ketiga, tingginya cost of fund. Ajib mengatakan suku bunga pinjaman bagi pelaku usaha untuk ekspansi maupun belanja modal berkisar 8–14%. Sementara untuk kredit konsumsi, termasuk kredit perumahan dengan skema bunga mengambang, dapat mencapai 14–16%.

Keempat, kualitas sumber daya manusia. Ia menilai produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Ajib menyatakan keempat faktor tersebut memerlukan intervensi pemerintah agar tercipta ekonomi berbiaya rendah. Dengan biaya yang lebih efisien, barang dan jasa produksi dalam negeri dinilai akan lebih mampu bersaing, baik di tingkat Asia maupun global.

Selain itu menurutnya, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang konsumsi rumah tangga lebih dari 53%. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan secara alamiah berada di kisaran 4%. Namun untuk mencapai level 5% hingga 6% seperti yang ditargetkan pemerintah, dibutuhkan intervensi yang tepat sasaran melalui kebijakan fiskal dan moneter.

(kq/gx)