BGN Dinilai Tumpang Tindih Kepemimpinan, Pengamat Kritik Manajemen dan Kompetensi

KONEQ.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai mengalami tumpang tindih kepemimpinan. Isu tersebut mencuat usai hadirnya Nanik S. Deyang yang dipilih Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Kepala BGN pada September 2025 lalu. Kemudian, selang tak lama ia dipercaya memegang peran tambahan sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik S. Deyang terlihat lebih sering tampil memberikan keterangan kepada media dibandingkan Kepala BGN Dadan Hindayana. Kondisi ini memunculkan persepsi di ruang publik bahwa Wakil Kepala BGN memiliki peran yang lebih dominan dalam penyampaian kebijakan MBG.

Dalam beberapa kesempatan, dari pihak Dadan maupun Nanik selalu membantah adanya dualisme kepemimpinan.

“Kepala BGN hanya satu, hanya Pak Dadan. BGN cuma satu saja, ada-ada aja kamu,” ujar Nanik dikutip dari Bloomber Technoz, Rabu (14/1/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga pemerintah membentuk Tim Koordinasi MBG.

Ketua Tim Koordinasi dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan sementara Ketua Pelaksana Harian diemban oleh Wakil Kepala BGN, Nanik Deyang. Struktur ini dimaksudkan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor berjalan efektif.

“Untuk program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain, sehingga dibutuhkan Ketua Tim Koordinasi, yaitu Menko Pangan, dan ada Ketua Harian-nya, yaitu Wakil Kepala BGN, Ibu Nanik Deyang,” ujar Dadan dalam penjelasannya.

Menurut pemerintah, kata Dadan, keberadaan Ketua Pelaksana Harian diperlukan agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Kepala BGN tetap memimpin perumusan kebijakan gizi dan tata kelola lembaga, sementara Ketua Harian mengoordinasikan implementasi kebijakan antarinstansi di lapangan.

“Kalau Tim Koordinasi laporannya ke Presiden. Kepala Badan Gizi juga laporannya ke Presiden sama,” jelas Dadan, seraya menegaskan bahwa keduanya memiliki jalur pertanggungjawaban langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kritik Terhadap Manajemen dan Kompetensi

Pengamat Kebijakan Publik Riko Noviantoro menilai kondisi tersebut sebagai indikasi masalah manajemen internal. Menurutnya, perbedaan sikap dan gaya komunikasi antara Kepala dan Wakil Kepala menjadi sinyal organisasi belum berjalan solid.