Anggota DPD RI: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Harus Dibarengi Pengentasan Kemiskinan

KONEQ.ID – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,89 persen dan menjadi yang tertinggi ketiga di Indonesia. Namun angka tersebut, juga masih mencatatkan masalah kemiskinan serta ketimpangan di masyarakat.

Andhika Mayrizal Amir, Anggota Komite IV DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulteng, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu dibarengi dengan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.

Menurutnya, meskipun ada kemajuan yang terlihat dalam pertumbuhan ekonomi Sulteng, namun angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan yang akan datang.

“Saya sangat mengapresiasi pemerintahan yang telah dijalankan oleh pak Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir. Yang sudah dilakukan pemerintahan ini, sebaiknya hal yang baik itu harus terus dilanjutkan, seperti peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) serta upaya pengurangan angka kemiskinan. Lanjutkan apa yang sudah baik dan perbaiki apa yang belum baik’, ungkap Andhika saat ditemui di sebuah kedai kopi yang berada di Palu, Kamis (13/2/2025).

Ditanyakan terkait kritik persoalan ketimpangan yang melebar di tengah pertumbuhan ekonomi. Andhika merespon bahwa hal tersebut wajar dan pemerintah juga perlu dorongan untuk terus berbenah. Ia mendukung pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan kepala daerah yang akan segera berganti dalam beberapa waktu dekat ini.

“Saya yakin dan percaya pak Anwar Hafid (Gubernur Sulteng terpilih Pilkada 2024) juga memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintahan Rusdy Mastura, bahwa ke depannya Sulteng harus menjadi gerbong utama untuk peningkatan ekonomi di Timur Indonesia khususnya di Sulawesi”, kata Andhika.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sulteng untuk lebih proaktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan transparan dan akuntabel.

 “Kolaborasi yang harus kita tingkatkan antara legislatif, eksekutif dan pihak lainnya terutama masyarakat, harus lebih aktif lagi dalam melakukan fungsi pengawasan, karena adanya masyarakat, adanya media, LSM, itu bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk ke depannya memajukan daerah Sulawesi tengah lebih baik lagi”, pungkasnya.

(kq/gx)